JAKARTA - Pengembangan energi panas bumi di wilayah Gunung Gede Pangrango kembali mendapat sorotan tajam dari Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi Indonesia (ADPPI). Dalam pernyataan terbaru, ADPPI menegaskan bahwa selain potensi energi yang besar, upaya pemerintahan dan pelaku usaha harus dipadukan dengan tata kelola yang kuat dan sosialisasi yang menyeluruh agar pembangunan berjalan adil, aman, dan diterima publik — bukan memicu konflik sosial maupun protes masyarakat.

Risiko Ketidakterlibatan Publik: Pelajaran dari Pangrango

Puluhan warga di kawasan lereng Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, dalam beberapa pekan terakhir melakukan aksi terhadap alat berat yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek panas bumi. Ups surge protes ini dipicu oleh minimnya informasi yang mereka terima terkait progres dan rencana kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut. Warga mengaku mengetahui langkah perusahaan setelah alat berat sudah berada di kawasan mereka, tanpa pemberitahuan yang jelas sebelumnya.

Situasi ini memperlihatkan betapa pentingnya tata kelola proyek yang transparan dan partisipatif, terutama di daerah yang masuk dalam kawasan konservasi, bersinggungan dengan ruang hidup warga dan sumber air penting. ADPPI menekankan bahwa sosialisasi berbasis data dan dialog berkelanjutan dengan masyarakat harus dilakukan jauh sebelum proyek masuk tahap teknis agar respons publik tidak negatif.

ADPPI: Tata Kelola Bukan Sekadar Regulasi Formal

Menurut ADPPI, tata kelola yang baik bukan sekadar pemenuhan administratif atau teknis semata. Lebih dari itu, tata kelola tersebut harus mampu membangun legitimasi sosial dan kepercayaan publik — dua hal yang selama ini dirasakan masih kurang dalam proyek panas bumi Pangrango. Organisasi ini mendorong pemerintah daerah dan pengembang untuk membangun mekanisme partisipasi publik yang informatif, terbuka, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat setempat bukan hanya menjadi objek informasi, tetapi turut menjadi pemangku proses.

Catatan ini jelas relevan mengingat laporan media dan seruan warga menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi sejak awal sering menjadi sumber konflik. Warga mempertanyakan keputusan strategis yang menyentuh daerah mereka tanpa mendapatkan rincian dampak lingkungan atau manfaat ekonomi secara jelas.

Membangun Kepercayaan Lewat Dialog, Bukan Ketegangan

Apa yang ditekankan ADPPI juga mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam proyek energi berskala besar: ketika masyarakat tidak merasa terlibat, kecurigaan dan kekhawatiran akan dampak ekologis serta sosial mudah berkembang. Dalam berbagai peristiwa protes terkait alat berat di Pangrango, warga setempat mengungkapkan kekhawatiran soal keselamatan lingkungan, sumber air, dan potensi peningkatan risiko bencana — terutama di wilayah yang memang secara geologis aktif.

ADPPI mengingatkan bahwa tata kelola yang baik harus selaras dengan mitigasi risiko tersebut serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pertanyaan, kekhawatiran, bahkan kriteria penerimaan proyek. Tanpa itu, proyek strategis bisa dianggap sebagai “pemberitahuan sepihak”, bukan “kolaborasi terencana.”

Sosialisasi Menyeluruh: Pondasi Penerimaan Publik

Poin penting yang ditekankan ADPPI adalah perlunya sosialisasi menyeluruh berbasis data. Ini mencakup penyampaian informasi tentang:

Tujuan dan tahapan proyek secara rinci

Dampak lingkungan yang diperkirakan

Manfaat langsung kepada warga lokal

Mekanisme dialog dan ruang konsultasi publik

Sosialisasi semacam ini bukan sekadar formality, tetapi upaya membangun legitimasi politik dan sosial proyek yang berkelanjutan — terutama di wilayah konsesi yang berbatasan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Gede Pangrango.

Lebih jauh, ADPPI mendesak agar proses sosialisasi bukan sekadar dilakukan satu kali, melainkan menjadi rangkaian komunikasi berkelanjutan yang mengakomodasi masukan dan umpan balik masyarakat sepanjang tahapan proyek.

Energi Bersih Harus Dibenahi Lewat Tata Kelola & Keterlibatan

Proyek panas bumi memiliki potensi besar sebagai energi bersih yang mendukung ketahanan energi nasional. Namun demikian, seperti ditegaskan ADPPI, potensi itu hanya akan terserap secara optimal jika tata kelola yang kuat dan keterlibatan publik yang benar dibangun secara konsisten sejak awal. Tanpa hal itu, munculnya resistensi dan protes warga bisa menghambat atau bahkan merusak proses pembangunan yang sejatinya bermanfaat luas.

Dialog yang penuh data, komunikasi terbuka, dan keterlibatan berbagai pihak — dari pemerintah daerah hingga masyarakat lokal — menjadi kunci agar proyek panas bumi Pangrango tidak hanya berjalan sah secara administratif, tetapi juga dicapai atas dasar persetujuan sosial yang kuat.