Jakarta, 1 Oktober 2025 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) bersama Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menegaskan komitmen industri untuk menjadi yang terdepan dalam era baru keuangan berkelanjutan.
Hal ini ditandai dengan langkah proaktif menjawab tantangan integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS S1 dan S2) yang akan segera diadopsi.
BSI bersama Asbisindo, United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP Fl) menyelenggarakan Roundtable Discussion on ESG.
Forum strategis ini mempertemukan regulator OJk, Ikatan Akuntan Indonesia (IAl), serta pimpinan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menyatukan langkah dan merumuskan strategi adaptasi industri.
Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum pembentukan Kelompok Kerja (Working Group) Keberlanjutan di bawah Asbisindo.
Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, menyatakan bahwa penerapan ESG bagi perbankan syariah bukan lagi sekadar pemenuhan kepatuhan, melainkan sebuah kebutuhan strategis yang mendesak.
"Penerapan ESG kini menjadi penilaian utama bagi investor global, lembaga rating, nasabah. Seiring dengan rencana OJK menyempurnakan POJK 51/2017 dan adopsi standar IFRS S1 & S2, pelaporan keberlanjutan harus terintegrasi penuh ke dalam strategi bisnis dan manajemen risiko," ujar Bob dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa perbankan syariah memiliki keunggulan fundamental karena nilai-nilai ESG sangat selaras dengan fondasi Maqashid Syariah—keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan. Namun, tantangan uniknya terletak pada aspek teknis dan konseptual. Industri perlu menerjemahkan kontrak, struktur pembiayaan, serta prinsip etika syariah ke dalam metrik yang terukur dan diakui secara global sesuai kerangka IFRS.
"Bagi perbankan syariah, penerapan ESG sangat relevan karena nilai-nilainya sudah melekat dalam prinsip syariah. Tantangan kita adalah bagaimana mengubah nilai dasar itu menjadi sistem, kebijakan, dan metrik yang terukur agar diakui secara global. Prinsip syariah yang sejak awal menekankan pada keberlanjutan dan menghindari mudarat memberi kita modal yang kuat untuk memenuhi standar global ini dengan narasi yang khas," tegas Bob.
Forum diskusi ini dirancang secara khusus untuk menjadi wadah dialog kolaboratif guna memberikan pemahaman mendalam mengenai persyaratan inti IFRS S1 (pengungkapan keberlanjutan) dan IFRS S2 (risiko iklim). Selain itu juga membahas tantangan praktis dalam implementasinya di dalam kerangka operasional perbankan syariah. Selanjutnya menggali peluang kolaborasi untuk pengembangan panduan teknis guna mendukung transisi industri.
"Kami berharap, pembentukan Kelompok Kerja (Working Group) Keberlanjutan di bawah naungan Asbisindo menjadi platform permanen untuk berbagi wawasan, praktik terbaik, dan memberikan masukan konstruktif kepada regulator, memastikan perbankan syariah Indonesia tidak hanya siap, tetapi juga mampu memimpin dalam agenda keuangan berkelanjutan,"tutup Bob.