JAKARTA - Ketersediaan transportasi publik yang terjangkau dan merata kini menjadi fokus serius pemerintah.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil langkah strategis dengan mendorong transportasi massal menjangkau kawasan perumahan subsidi.
Upaya ini bukan hanya sekadar mendukung mobilitas warga, tetapi juga memperkuat program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan perumahan rakyat sebagai pilar kesejahteraan sekaligus motor penggerak ekonomi.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa perluasan layanan transportasi umum hingga ke kawasan perumahan subsidi merupakan bentuk komitmen nyata.
Kemenhub, kata dia, siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun pihak swasta untuk mewujudkan akses yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kementerian Perhubungan siap berkolaborasi, baik dengan pemerintah daerah, BUMN maupun swasta dalam mendukung dan mendorong akses transportasi umum hingga ke kawasan perumahan subsidi,” ujarnya seusai menghadiri Akad Massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.
Dukungan untuk Program Rumah Subsidi
Acara akad massal tersebut diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Pemukiman bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Total ada 26.000 akad kredit perumahan rakyat yang dilakukan secara serentak, terdiri atas 200 akad langsung yang ditandatangani warga berpenghasilan rendah di lokasi acara, serta 25.800 akad lain yang dilaksanakan secara daring dari 100 titik di 33 provinsi.
Presiden Prabowo Subianto menekankan arti penting perumahan bagi masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. Ia menilai, penyediaan rumah subsidi tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga hal ini bisa kita wujudkan. Perumahan itu selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat terutama yang berpenghasilan rendah, juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor pertumbuhan ekonomi,” ungkap Presiden.
Dengan pernyataan ini, jelas bahwa program perumahan subsidi bukan semata-mata pembangunan fisik, tetapi juga investasi sosial dan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang.
Peran Transportasi dalam Mendukung Hunian
Sejalan dengan pesan Presiden, Kemenhub menilai bahwa perumahan rakyat hanya akan optimal jika terhubung dengan akses transportasi massal yang baik.
Tanpa transportasi, penghuni perumahan subsidi bisa kesulitan menjangkau pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik.
Untuk itu, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Integrasi Antarmoda sedang mengkaji subsidi khusus angkutan pengumpan (feeder).
Skema ini diharapkan mampu menghubungkan perumahan rakyat dengan jaringan transportasi publik utama, sehingga mobilitas lebih mudah, aman, nyaman, dan terjangkau.
Selain kebijakan subsidi, Kemenhub juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kota. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa layanan transportasi publik memiliki standar kualitas yang sama di berbagai wilayah, tidak hanya di kota besar tetapi juga di daerah-daerah yang tengah berkembang.
Harapan Pemerintah untuk Transportasi Terintegrasi
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya perluasan integrasi transportasi publik. Dengan akses transportasi yang lebih luas, masyarakat akan semakin terdorong beralih ke angkutan massal. Hal ini bukan hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kepadatan lalu lintas serta penurunan emisi.
“Harapannya integrasi transportasi bisa semakin luas, menjangkau hingga ke titik-titik perumahan rakyat dan mewujudkan layanan transportasi aman, nyaman, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi publik,” jelas Dudy.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun pemerataan ekonomi. Transportasi yang merata dianggap sebagai instrumen penting untuk menciptakan akses setara, baik di perkotaan maupun di kawasan pinggiran.
Transportasi dan Perumahan: Dua Sisi yang Saling Melengkapi
Program rumah subsidi dan transportasi publik sesungguhnya saling melengkapi. Rumah memberikan hunian yang layak, sementara transportasi menghadirkan akses mobilitas. Tanpa salah satu, fungsi sosial ekonomi masyarakat akan terhambat.
Contoh nyata dapat dilihat di kawasan-kawasan perumahan baru. Tanpa transportasi yang memadai, penghuni harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mobilitas, sehingga manfaat rumah subsidi tidak sepenuhnya dirasakan. Oleh karena itu, kehadiran feeder yang terintegrasi akan menjadi solusi konkret bagi perumahan rakyat.
Dampak Positif bagi Perekonomian
Selain memberi kenyamanan, sinergi antara perumahan subsidi dan transportasi publik diyakini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Transportasi massal yang masuk ke kawasan hunian akan mendorong aktivitas ekonomi baru, membuka peluang usaha, dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
Dengan demikian, program ini bukan hanya soal penyediaan fasilitas, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.
Kebijakan Kemenhub mendorong transportasi massal masuk ke perumahan subsidi merupakan langkah visioner. Program ini memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya memperoleh hunian layak, tetapi juga akses mobilitas yang mendukung kehidupan sehari-hari.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta diharapkan mampu mempercepat terwujudnya integrasi transportasi.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, perumahan rakyat dan transportasi publik akan menjadi kombinasi strategis yang memperkuat pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan bahwa kenyamanan dan kesejahteraan warga menjadi prioritas, bukan hanya dalam bentuk rumah layak huni, tetapi juga dalam bentuk akses mobilitas yang setara dan berkelanjutan.