JAKARTA — Pemerintah mulai mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi pangan nasional.
Melalui pengintegrasian bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemerintah berupaya membentuk rantai pasok yang sanggup menyerap hasil produksi para petani, peternak, nelayan, serta pembudidaya secara berkesinambungan demi mendukung target swasembada pangan.
Walau demikian, efektivitas skema tersebut dipandang masih menghadapi pelbagai rintangan, mulai dari tata kelola distribusi, keamanan pangan, hingga kemampuan memastikan manfaat ekonomi betul-betul dirasakan oleh para produsen di tingkat desa.
Pemerintah kini menyatukan KDMP dengan MBG lewat skema yang menempatkan koperasi sebagai pengelola sekaligus pengumpul hasil produksi masyarakat, sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berfungsi sebagai pembeli tetap atau offtaker bahan baku pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengemukakan bahwa integrasi itu dirancang guna membangun ekosistem ekonomi desa yang terhubung erat dari aspek produksi sampai konsumsi.
Menurutnya, masyarakat tidak akan lagi mengalami kesulitan memasarkan hasil produksi sebab kebutuhan bahan baku MBG menjelma menjadi pasar yang berkesinambungan.
"Inilah yang kami bangun, sebuah closed-loop economy. Warga memiliki kepastian pasar, koperasi menjadi penggerak ekonomi desa, dan anak-anak memperoleh sumber protein berkualitas melalui Program MBG," ujarnya.
Salah satu bentuk penerapan model tersebut terlaksana di KDMP Kamolan, Kabupaten Blora. Koperasi itu menyuplai lele bersih kepada empat SPPG dengan tarif Rp25.000 per kilogram.
Setiap dapur MBG rata-rata menyerap sekitar 250 kilogram lele dalam tiap pengambilan sehingga para pembudidaya mempunyai kepastian permintaan serta mampu menyusun pola produksi secara berkesinambungan.
Budidaya bioflok di wilayah tersebut mulai beroperasi sejak Februari 2026. Pada siklus pertama, volume produksi mencapai sekitar 1,04 ton lele, sementara panen parsial siklus kedua menghasilkan sekitar 605 kilogram.
Saat ini, 22 dari total 24 kolam telah terisi sekitar 92.000 benih yang ditebar secara bertahap supaya jadwal panen dapat selaras dengan kebutuhan pasokan SPPG.
Secara nasional, pemerintah menargetkan produksi ikan budidaya menyentuh angka 7,15 juta ton pada tahun 2026 melalui Program Budidaya Tematik Bioflok.
Program tersebut diarahkan bukan sekadar untuk mendongkrak produksi protein hewani, melainkan pula memperluas lapangan pekerjaan di desa sekaligus mencukupi kebutuhan bahan baku MBG.
Peran MBG sebagai penyerap hasil produksi pun mulai terlihat di sektor peternakan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa program tersebut telah membantu memperkuat permintaan terhadap komoditas ayam dan telur sehingga harga di tingkat peternak mulai membaik.
"Telur sudah aman, ayam sudah aman, harganya sudah naik. Jadi kini MBG adalah off-taker untuk produksi-produksi pertanian, 167 juta petani peternak pekebun. Jadi MBG adalah off-takernya komunitas pertanian," katanya.
Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Singgih menilai kehadiran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pembeli hasil produksi mampu membantu menjaga keseimbangan pasar.
Menurutnya, manakala BGN sanggup menyerap sekitar 15%—20% produksi ayam dan telur nasional, kelebihan pasokan yang selama ini kerap menekan harga dapat ditekan sehingga fluktuasi harga di tingkat peternak menjadi lebih terkendali.
Kendati demikian, sejumlah pengamat memandang keberhasilan MBG sebagai off taker tidak bisa diukur semata-mata dari besarnya volume penyerapan komoditas pangan.
Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah menilai tiga program utama pemerintah, yakni swasembada pangan, MBG, serta KDMP, masih lebih condong berorientasi pada pencapaian administratif ketimbang hasil akhir berupa perbaikan sistem pangan dan penurunan angka kelaparan.
Menurutnya, program swasembada pangan masih memusatkan perhatian pada peningkatan produksi komoditas tertentu sehingga belum membangun sistem pangan yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG masih menghadapi kendala tata kelola. Ia menyoroti pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional dalam rentang waktu singkat serta masih munculnya beberapa kasus makanan yang diduga tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Isnawati turut menilai pemerintah belum memaparkan evaluasi komprehensif mengenai dampak program terhadap perbaikan status gizi para penerima manfaat.
"Output yang disampaikan masih sebatas jumlah SPPG, jumlah penerima manfaat, dan jumlah tenaga kerja. Belum ada evaluasi apakah benar-benar memperbaiki gizi anak atau tidak," ungkapnya.
Ia juga berpandangan bahwa pembentukan KDMP belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan ketahanan pangan lantaran memakai pendekatan dari atas ke bawah.
Padahal, Indonesia telah mempunyai lebih dari 131.000 koperasi yang dinilai sanggup diperkuat guna menjalankan fungsi distribusi serta pemasaran hasil pertanian.
Menurut Isnawati, sebagian besar aktivitas KDMP saat ini masih didominasi oleh penyaluran pupuk bersubsidi maupun sembako, sedangkan aktivitas utama sebagai pengelola hasil produksi masyarakat belum tampak secara luas.
Di sisi lain, tantangan besar MBG pun masih berpusat pada aspek keamanan pangan. Sepanjang beberapa bulan terakhir, sejumlah kasus dugaan keracunan makanan masih saja terjadi di berbagai daerah dan menimpa ribuan penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya memberlakukan kebijakan zero tolerance terhadap seluruh bentuk pelanggaran keamanan pangan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program.
"Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu, zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan hanky-panky," ujar Sudaryono.
Menurutnya, seluruh SPPG diwajibkan menjalankan standar operasional prosedur secara disiplin, mulai dari tahap pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian makanan.
Kepala dapur pun diminta bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran prosedur mengingat keamanan pangan berkaitan secara langsung dengan keselamatan para penerima manfaat.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak hanya akan diukur dari jumlah anak yang memperoleh makanan bergizi, tetapi juga dari kapasitasnya dalam membangun rantai pasok pangan nasional yang berkesinambungan.
Agar tujuan tersebut terwujud, pemerintah masih mengemban pekerjaan rumah guna memperkuat tata kelola, menjamin keamanan pangan, serta memastikan manfaat ekonomi betul-betul dirasakan oleh para petani, peternak, nelayan, dan koperasi desa sebagai pelaku utama di hulu sektor pangan.